SKEMALANGIT.COM– Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia (LA HAM) Kabupaten Pohuwato mengapresiasi, langkah DPRD Kabupaten Pohuwato dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Naker) di Bumi Panua (Pohuwato).
Hal ini, sebagaimana diungkapkan Ketua DPD LA-HAM Kabupaten Pohuwato, Ismail Hippy, saat menghubungi awak media ini, Kamis (25/12/2025).
Menurut Ismail yang akrab disapa Haji Cu’u, Langkah yang dambil oleh DPRD Kabupaten Pohuwato untuk mendorong perusahaan pertambangan emas di Pohuwato untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal, adalah upaya yang populis.
“Karena penyerapan terhadap Naker lokal Pohuwato di semua perusahaan di Pohuwato, adalah bagian dari mendorong akselarasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pohuwato, yang wajib diperioritaskan oleh pihak perusahaan,” tutur Haji Cu’u.
Lebih lanjut Haji Cu’u mengungkapkan, mendorong penyerapan Naker lokal di Kabupaten Pohuwato juga adalah bagian dari sinergitas antara perusahaan dan pemerintah, untuk mewujudkan arah pembangunan di Kabupaten Pohuwato.
“Sebab dalam konsep pentahelix, perusahaan dan pemerintah adalah dua elemen yang tak bisa terpisahkan, untuk saling bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah yang berkelanjutan,” ujar Haji Cu’u.
Meski demikian, Haji Cu’u meminta DPRD Kabupaten Pohuwato tidak tebang pilih dalam mendorong pertumbuhan penyerapan Naker lokal di Kabupaten Pohuwato, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal kebijakan di daerah.
“Jangan hanya satu perusahaan saja yang didorong untuk menigkatkan penyerapan Naker lokalnya, akan tetapi harus dilakukan terhadap seluruh perusahaan dan ritel para investor di Kabupaten Pohuwato, supaya penyerapan Naker lokal dapat ditingkatkan secara merata,” pinta Haji Cu’u.
Selanjutnya Haji Cu’u menyayangkan, adanya narasi dan pemberitaan yang dinilai olehnya tidak soluftif serta cenderung menambah polemik yang ada terkait penyerapan Naker lokal di Kabupaten Pohuwato saat ini.
“Jangan membentur-benturkan DPRD dengan perusahaan. Alangkah baiknya, narasi yang disampaikan lewat pemberitaan di media, ungkapan atau pernyataan yang terukur, sejuk, dan soluftif, agar polemik yang ada tidak meretakan apa yang telah dan harus direkatkan,” pungkasnya.
