SKEMALANGIT.COM – Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) Natalius Pigai, yang melarang Polisi menembak di tempat pelaku kejahatan (Begal) menuai kritikan.
Sebelumnya, Menteri HAM RI Natalius Pigai menyebut, eksekusi mati di lapangan tanpa proses peradilan merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip HAM.
Pernyataan Natalius ini, dipicu oleh munculnya wacana tentang tindakan tembak di tempat bagi pelaku begal yang sebelumnya diusulkan oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW-FRN) Counter Polri, Agus Flores, menilai kebijakan Menteri HAM tersebut kurang berpihak pada keselamatan masyarakat luas, dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan.
“Masa begal dilindungi? Polisi menembak begal disebut pelanggaran HAM. Ya Allah ya Rabb, Bumi Indonesia,” ujar Agus Flores dalam keterangan resminya, Jumat (22/05/2026).
Agus Flores menegaskan, tindakan tegas dan terukur di lapangan bukanlah bentuk kesewenang-wenangan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memberikan efek jera (deterrent effect) yang kuat.
Menurutnya, eskalasi kejahatan begal saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, dan kerap disertai dengan tindakan sadis yang merenggut nyawa korban-korban tak bersalah.
Agus Flores menilai, penegakan hukum di era maraknya kriminalitas jalanan, harus lebih memprioritaskan hak hidup dan rasa aman warga umum.
Agus Flores berharap, pemerintah dan lembaga HAM dapat melihat realita di lapangan secara objektif, di mana keselamatan masyarakat serta perlindungan bagi Kepolisian yang bertaruh nyawa, harus berada di atas perlindungan hak-hak pelaku kejahatan yang bertindak kejam.
Perdebatan ini pun kini menjadi sorotan publik, memicu diskusi hangat mengenai batasan penerapan HAM dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional di Indonesia.
